 |
| Foto: Deklarasi Panitia Penyambutan Komisaris Tinggi HAM PBB di Wamena, 14 Maret 2022. (https://papuainside.com) |
Oleh: Andreas H
Pemerintahan Sementara
Provisional Government atau Pemerintahan Sementara merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dibentuk dalam situasi darurat atau masa transisi menuju pemerintahan yang baru untuk pemerintah tetap (permanent). Pemerintahan sementara sering dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih fungsi pemerintahan yang ada sebelumnya.Berdasarkan hukum internasional, pembentukan Pemerintahan Sementara diakui sebagai suatu tindakan yang sah dalam kondisi darurat atau situasi yang tidak stabil. Namun, keberadaan pemerintahan sementara ini harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku, sehingga seluruh tindakan dan keputusan yang diambil harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya.
Pemerintahan sementara biasanya memiliki kewenangan yang terbatas dan hanya bertugas untuk menjalankan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Seiring dengan berakhirnya masa transisi atau stabilnya keadaan negara, Pemerintahan Sementara akan dibubarkan dan digantikan oleh pemerintahan yang baru melalui proses yang telah diatur oleh hukum dan konstitusi yang berlaku.
Pengakuan
Sebagai sebuah entitas politik, sebuah Pemerintahan Sementara harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk diakui sebagai pemerintah yang sah menurut hukum internasional. Kriteria tersebut meliputi dukungan rakyat yang kuat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, serta memenuhi syarat-syarat administratif dan diplomatik yang ditetapkan oleh negara-negara lain.Pengakuan atas Pemerintahan Sementara oleh negara-negara lain bersifat sukarela dan tergantung pada pertimbangan politik, keamanan, dan kepentingan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, legalitas dan legitimasi Pemerintahan Sementara ULMWP masih diperdebatkan dan menjadi subjek perdebatan yang kompleks.
Dalam konteks hukum internasional, pengakuan atas Pemerintahan Sementara ULMWP oleh pihak-pihak tertentu dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan, seperti mempengaruhi kedudukan hukum West Papua dalam hubungan internasional dan implikasi lainnya terhadap negara Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap Pemerintahan Sementara ULMWP perlu dilihat dengan cermat dan hati-hati, serta mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan politik yang relevan.
Dalam konteks hukum internasional juga, pengakuan terhadap sebuah Pemerintahan Sementara dapat diberikan oleh negara-negara, organisasi internasional, atau individu. Pengakuan dapat bersifat eksplisit atau implisit, tergantung pada bentuk dan substansi yang diambil oleh pihak yang memberikan pengakuan.
- Eksplisit pengakuan adalah pengakuan yang diberikan secara tegas dan resmi oleh pihak yang memberikannya. Bentuk pengakuan eksplisit dapat berupa pengakuan diplomatik, pengakuan politik, atau pengakuan hukum. Pengakuan diplomatik melibatkan pengiriman duta besar atau konsul oleh negara pengakui ke negara yang diterima, sementara pengakuan politik melibatkan pengakuan oleh pihak-pihak politik atau organisasi internasional. Pengakuan hukum melibatkan pengakuan oleh para ahli hukum atau pengadilan internasional.
- Implisit pengakuan, di sisi lain, dapat terjadi ketika pihak-pihak lain berinteraksi dengan Pemerintahan Sementara secara konsisten dan teratur, dan mengakui keberadaan dan otoritas Pemerintahan Sementara dalam tindakan mereka. Implikasi pengakuan implisit biasanya kurang signifikan dari pengakuan eksplisit, karena dapat dipahami sebagai bentuk tindakan pragmatik yang lebih dari pada pengakuan hukum yang eksplisit.
Selain faktor pengakuan hukum, keberadaan sebuah Pemerintahan Sementara juga bergantung pada faktor-faktor politik dan keamanan di wilayah yang mereka klaim untuk memerintah. Hal ini berkaitan dengan kapasitas Pemerintahan Sementara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam wilayah yang mereka klaim, serta menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang efektif.
Di sisi lain, negara yang terkena dampak dari Pemerintahan Sementara biasanya akan merespon dengan berbagai upaya, baik melalui cara-cara diplomatik maupun militer, untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Oleh karena itu, keberadaan Pemerintahan Sementara dapat menghadirkan tantangan politik dan keamanan yang signifikan bagi negara yang mereka klaim sebagai wilayah mereka.
Dalam hal Pemerintahan Sementara ULMWP, Indonesia secara konsisten menolak klaim kemerdekaan West Papua dan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Dalam konteks ini, keberadaan Pemerintahan Sementara ULMWP dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik antara kelompok separatis West Papua dan pemerintah Indonesia.
Oleh karena itu, dalam menanggapi keberadaan Pemerintahan Sementara ULMWP dan klaim kemerdekaan West Papua, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga faktor-faktor politik dan keamanan yang terkait. Upaya-upaya diplomasi, dialog, dan rekonsiliasi mungkin dapat menjadi alternatif yang lebih produktif daripada konfrontasi dan konflik bersenjata.
Dalam kasus Pemerintahan Sementara ULMWP, upaya-upaya dialog dan rekonsiliasi sejauh ini masih terbatas dan kompleks karena masalah-masalah sejarah, politik, dan keamanan yang rumit. Namun, beberapa negara dan organisasi internasional telah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat West Papua dan meminta Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Pada akhirnya, pengakuan internasional dan keberhasilan Pemerintahan Sementara ULMWP dalam memperjuangkan kemerdekaan West Papua bergantung pada sejumlah faktor, seperti dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain, kemampuan Pemerintahan Sementara ULMWP dalam membangun institusi dan pemerintahan yang efektif, serta situasi politik dan keamanan di West Papua dan Indonesia secara keseluruhan.
Dalam konteks yang lebih luas, penting untuk diingat bahwa Pemerintahan Sementara adalah suatu bentuk pemerintahan yang tidak permanen dan biasanya bertujuan untuk menggantikan pemerintahan yang sah dan sudah mapan. Oleh karena itu, pendirian Pemerintahan Sementara harus diikuti dengan upaya-upaya untuk membangun pemerintahan yang sah dan mapan di wilayah yang diperjuangkan, dan juga dengan upaya-upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.
Dalam kesimpulannya, Pemerintahan Sementara merupakan sebuah bentuk pemerintahan sementara yang didirikan oleh kelompok atau organisasi tertentu untuk memperjuangkan suatu tujuan politik atau kemerdekaan. Keberadaan sebuah Pemerintahan Sementara harus dipertimbangkan dari segi hukum, politik, dan keamanan, serta bergantung pada dukungan dan pengakuan internasional, kemampuan Pemerintahan Sementara dalam membangun institusi dan pemerintahan yang efektif, dan situasi politik dan keamanan di wilayah yang bersangkutan.
__
Penulis adalah tenaga ahli pada institusi Pemerintahan Indonesia di Provisi Papua.
Baca juga:
Tidak ada komentar
Posting Komentar