Desakan KTT ULMWP untuk Cabut UUDS dan Batalkan Pemerintah Sementara?

Foto: Spanduk Komite Legislatif ULMWP menyampaikan hasil Sidang Tahunan Ke-III Legislatif ULMWP tahun 2020 secara terbuka kepada ribuan rakyat bangsa Papua di Camwolker, Waena - Perumnas III, Jayapura, Papua (20 Oktober 2020), dengan Thema "Rakyat West Papua Siap Bernegara".

OPINI  | Bulan lalu sekitar Maret 2023, sempat gencarnya wacana tentang desakan untuk digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) oleh kelompok Petisi Tolak Otsus (PRP) dengan tujuan utama-nya adalah untuk mencabut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang sudah disahkan dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP yang sudah diumumkan pada 2020. 

Kelompok ini sangat getol berbicara tentang upaya mereka untuk mencabut UUDS dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP melalui jejaring media sosialnya, seperti beberapa kutipan yang telah ditemukan sejak beberapa bulan lalu hingga sekarang.

Dalam sebuah laporan yang bocor beberapa waktu lalu terkait pra-KTT ULMWP yang digelar di Sentani pada Desember 2022 dengan dominasi kelompok ini, hampir 100% laporan itu tertuang tentang beberapa hal diantaranya:

1. Batalkan seluruh progres yang sudah dilakukan ULMWP termasuk Undang-Undang Dasar /UUDS dan Pemerintah Sementara ULMWP /Provisional Government.
2. Batalkan ULMWP sebagai organisasi lembaga politik bangsa Papua dan kembalikan ULMWP mundur ke wadah koordinatif dengan kepemimpinan dipimpin oleh Sekjen ULMWP.
3. Menyatakan Presiden Benny Wenda telah gagal bawa perjuangan kemerdekaan West Papua.
   
4. Kepemimpian ULMWP harus dibawa ke dalam negeri di West Papua dengan menggantikan dan menggulungkan Benny Wenda beserta kabinet pemerintahannya.
   

Sebuah klarifikasi dengan uraian panjang mengenai dinamika internal pun ditulis oleh Erik Walela melalui akun facebooknya pada tanggal 29 April 2023. Anda dapat membacanya secara utuh, berikut ini:

#Klarifikasi:

Dinamika Internal dan Proses Progres dalam ULMWP’

(Agenda: Dialog vs Resolusi ke MU PBB dan Referendum)

Saya akan meluruskan beberapa hal yang menurut saya keliru dan menyesatkan publik rakyat Papua terkait apa yang di-opinikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang perlu di-klarifikasi di sini adalah:

Pertama: Pengumuman Pemerintahan Sementara ULMWP oleh Presiden Benny Wenda pada tanggal 1 Desember 2020 lalu, oleh beberapa oknum ini disebut sebagai deklarasi “Negara Sementara”, ini adalah opini yang tidak benar dan sangat menipu, juga membodohi publik West Papua. Dari nama-nya saja sudah jelas disebutkan bahwa apa yang diumumkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember 2020 adalah pengumuman tentang pembentukan “Pemerintah Sementara” (bukan negara sementara).

Pemerintah Sementara juga merupakan langkah kesiapan bangsa Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang. Untuk lebih jelas, bisa baca release resmi pengumuman Pemerintah Sementara yang dikeluarkan ULMWP 1 Desember 2020 di wesbsite resmi, agar tidak keliru dan tidak termakan mentah/tertipu dengan Isu-isu/gosip-gosip/opini-liar yang tidak bertanggung jawab diproduksi oleh kelompok BuseRp kolonial Indonesia ini.

Pemerintah Sementara dibentuk bukan serta-merta, bukan juga atas dasar keinginan /kehendak para pejabat ULMWP atau juga individu-individu tertentu, bukan juga atas dasar bisikan kapitalis global atau kaum imperialis sebagaimana yang diwacanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Berdirinya Pemerintah Sementara ULMWP adalah murni aspirasi rakyat West Papua didorong dalam forum resmi, pengambilan keputusan tentang pemerintah sementara dan semua proses perubahan mulai dari: (1). perubahan ULMWP dari organisasi yang bersifat wadah koordinasi menjadi organisasi politik dengan menganut sistem organisasi-nya trias-politica (yaitu adanya: legislatif, eksekutif dan yudikatif) pada 2017, (2). lahirnya Undang-Undang Dasar (UUD), (3). Pemerintah Sementara ULMWP beserta kabinet hingga visi, terjadi dengan pertimbangan kolektif dan diputuskan dalam sidang legislatif secara demokrasi. Semua pertimbangan terjadi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Hal itu termasuk pencapaian diplomasi West Papua di dunia internasional (pertimbangan keputusan mengenai hal-hal ini semua termuat di dalam setiap surat keputusan pada proses ini).

Kemudian terkait opini bahwa, semua ini terjadi secara ilegal dan tidak mendasar. Hal ini juga publik bangsa Papua perlu ketahui bahwa, berdasarkan dasar hukum sebelumnya Bylaw ULMWP dan juga Konstitusi ULMWP 2017 semua proses ini dijamin prosedural dan legal berdasarkan dasar hukum di atas sehingga tidak benar kalo ada bahasa / isu-isu/gosip-gosip/opini yang berkembang bahwa proses-proses ini tidak demokratis, ilegal dan sebagainya.

Tuduhan Akun Saya (Erik Walela) Dipakai Sem Karoba:

Ada satu tuduhan baru lagi yang kelompok ini sedang buat bahwa akun saya (Erik Walela) dikelola/digunakan oleh Sekjen I Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Sem Karoba. Ini juga satu pembongan baru yang mereka buat. Mereka berbicara hanya bermodal menduga-duga, berangan-angan, bicara sambil mencari-cari / bicara hanya menebak-nebak /raba-raba secara membabi-buta terhadap postingan saya tertanggal 3 April 2023.

Mereka lari dari konteks apa dibicarakan di sini mengenai partai buru & sosialisme yang dia klaim secara membabi-buta itu. Dia tidak fokus. Dia sudah bicara lari kemana-mana, tidak ter-arah. Di sini saya tidak akan menanggapi banyak karena bagi saya bagian itu jelas secara teori. Kita tidak bisa merekayasa banyak di sini. Tidak ada gunanya berargumen kelompok tendensius, hanya mengedepankan ego dan emosional semata tanpa rasio. | Baca juga: Ideologi Politik Sosialis ala Marxisme Berbeda dari Partai Buruh dan Sosialisme Melanesia

Dinamika Internal:

Awal tahun 2020 lalu, saya sempat menulis satu postingan tentang latar belakang kenapa dinamika dalam internal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) muncul, dan dari mana awal mulanya? semua diuraikan dengan jelas di sana, bahwa: dinamika ini bermula dari manuver ambisi kekuasaan yang dilakukan oleh Oktovianus Mote pada tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Bulan lalu (Maret 2023), sempat gencarnya wacana tentang desakan digelarnya KTT ULMWP, dengan tujuan utamanya adalah untuk mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP yang sudah diumumkan tahun 2020, dan mengembalikan ULMWP menjadi organisasi koordinatif perjuangan diplomat luar negeri. Wacana desakan ini dimotori oleh kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus.

Awal mula munculnya Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus 2020 yang merupakan sebuah aksi penolakan terhadap Otsus Papua oleh organisasi-organisasi gerakan taktis, paguyuban, organisasi pelajar-mahasiswa, ikatan-ikatan keluarga dan suku itu sempat muncul dinamika kecil dalam internal ULMWP.

Dinamika kecil tersebut muncul dimana ketika pasca deklarasi Petisi tolak Otsus tersebut, salah satu oknum anggota ULMWP terlibat dalam deklarasi itu. Keterlibatan itu membuat nama lembaga politik bangsa Papua (ULMWP) masuk dalam daftar list organisasi pada deklarasi itu. Keterlibatan oknum itu menuai pro-kontra dan akhirnya nama ULMWP pun keluarkan dari list organisasi Petisi Tolak Otsus (PTO). Salah satu alasan mendasar adalah bahwa ULMWP bukanlah organisasi gerakan taktis yang berperan pada kegiatan-kegiatan taktis. ULMWP merupakan lembaga politik bangsa Papua yang mempertanggungjawabkan seluruh aspirasi tuntutan kemerdekaan, termasuk aspirasi penolakan Otsus. Atas pertimbangan tersebut dan klarifikasi bersama dengan kelompok Petisi, dinamika tersebut terselesaikan bersama para pemimpin ULMWP.

Selain itu kami juga melihat bahwa, munculnya konsolidasi gerakan Petisi Tolak Otsus tersebut merupakan hanyalah satu taktik konsolidasi politis yang dimotori oleh oknum tertentu sebagai alat manuver perebutan kekuasaan dalam ULMWP. Oknum tersebut ‘Tidak Lain Tidak Bukan adalah oknum yang melakukan manuver ambisi kekuasaan tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu’ yang sudah disebutkan di atas, yakni Mr. Octovianus Mote.

Hal tersebut terbaca, dan diperkuat dengan latar belakang oknum-oknum yang meng-inisiasi munculnya Petisi PRP Tolak Otsus ini yaitu (Victor Yeimo, Jefri Wenda, Warpo Wetipo dan kelompoknya). Mereka ini adalah oknum-oknum yang pernah bekerja keras/berusaha dalam misi manuver memenangkan ambisi kekuasaan Oktovianus Mote di Port Vila.

Sehingga kami menganalisa bahwa, konsolidasi Petisi Tolak Otsus tersebut sesungguhnya lahir bukan hanya untuk tujuan penolakan Otsus, tetapi ada misi terselubung yang lebih besar dan rahasia diboncengi untuk dilakukan di kemudian waktu, yaitu bahwa konsolidasi tolak Otsus/PRP ini akan dijadikan alat manuver terhadap ULMWP untuk kepentingan oknum yang mereka boncengi. Tidak Lain Tidak Bukan adalah Octovianus Mote.

100 sekian organisasi sipil yang mereka klaim nama-namanya terdaftar dalam kepanitiaan Tolak Otsus itu, sebagian besar organisasi-organisasi ini bukan organisasi perjuangan Papua Merdeka, tetapi organisasi kemahasiswaan, ikatan keluarga, suku, ikatan kabupaten, dan organisasi asrama. Ini juga beresiko bagi mereka, apabila status organisasi- organisasi ini dijamin dalam Kesbangpol. Oleh karena itu, kami sarankan organisasi-organisasi sipil ini segera tarik diri keluar dari panitian PRP, karena sangat berbahaya. Pemerintah bisa larang organisasi-organisasi ini akibat dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini.

Octovianus Mote dalang di Balik Semua:

Jika dikorelasikan, dinamika /situasi hari ini cukup relevan dengan dinamika tahun 2017 di Port Vila, dimana Octovianus Mote berperan besar dalam terjadinya ketegangan serius dalam forum KTT ULMWP di Port Vila, dimana Octovianus Mote bersikeras untuk tetap berkuasa memimpin ULMWP.

Sebelum sampai pada KTT ULMWP 2017 saat itu, Octovianus Mote membiayai delegasi besar berangkat dari West Papua ke Port Vila untuk memenangkan ambisi kekuasaannya saat itu.

Dalam KTT ULMWP Tahun 2017, Octovianus Mote dan rombongannya ngotot /bersikeras untuk melanjutkan kepemimpinan Mote untuk tetap sebagai ketua. Tetapi sayang, misinya gagal, karena moyang bersama tulang belulang bangsa Papua berkehendak lain dimana mayoritas forum untuk memilih Benny Wenda untuk memimpin ULMWP.

Meskipun demikian, Benny Wenda dengan rendah hatinya memanggil Octovianus Mote dan mengatakan kepadanya bahwa “ketika kaka [Octo] memimpin ULMWP, adik mendukung kepemimpinan kaka. Sekarang adik memimpin, maka saya minta kaka mendukung dan kita jalan sama-sama”. Meski dengan rendah hatinya Benny menggandeng tangan Octo dan mengatakan demikian, namun tetap saja setelah keluar, Octo bertindak lain. Ia menyurati kepada ULMWP bahwa Ia secara resmi mengundurkan diri hingga sekarang.

Jadi, dari situlah, Oktovianus Mote frustrasi dan dia keluar dari ULMWP bangun pembusukan / provokasi sana-sini, terutama terhadap Jeffry Bomanak Pagawak, Sebby Sambom, Victor Yeimo (KNPB), Jefri Wenda (AMP), Akouboo Amatus Douw, Almh. Leonie Tanggahma, Lewis Welip dan balik melakukan serangan terhadap ULMWP dengan berbagai macam cara. Pasca keluar, sekarang mereka menempatkan diri sebagai lawan atas ULMWP. Mereka kemudian mendorong agenda dialog /perundingan melalui “OPM kaleng” yang hari ini mereka klaim melalui Jeffry Pagawak dan kelompoknya.

Salah satu hal yang membuat Octovianus Mote saat itu minim mendapat dukungan karena agenda. Agenda yang didorong Octovianus Mote saat itu bocor, dimana dia menginisiasi sebuah pertemuan untuk mengagendakan “agenda dialog” dalam road map ULMWP. Hal tersebut kala itu mendapat amukan besar dari mayoritas forum. Hal itu didukung lagi dengan ketika Octovianus Mote MEMBATALKAN PENYERAHAN PETISI TUNTUTAN REFERENDUM rakyat West Papua 1,8 juta di Jenewa 2017 kepada Komisaris Tinggi HAM PBB yang diantar bersama 6 orang perenang dunia. Waktu itu, Oktovianus Mote kirim surat kepada perdana menteri Salomon, Hon Manase Sogavare untuk batalkan agenda penjerarahan Petisi yang difasilitasi resmi pemerintah Salomon itu.

Pada bulan September, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jenifer Robinson menyerahkan petisi kepada ketua Dekolonisasi PBB di Amerika. Penyerahan petisi itu dipublikasi di sejumlah media internasional. Otovianus Mote membaca berita penyerahan tersebut, ia langsung mengirim surat kepada Benny Wenda dengan tembusan kepada Jacob Rumbiak dan Rex Rumaikek, yang isinya: Oktovianus Mote mendesak Benny Wenda untuk segera mencabut petisi di dekolonisasi PBB itu dan umumkan permintaan maaf di media-media internasional. Octovianus mengancam dengan memberi waktu 1 x 24 jam untuk segera dicabut penyerahan petisi dari dekolonisasi.

Belakangan kedapatan Octovianus Mote kembali memohon-mohon /menyurat untuk bergabung kembali ke United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ini adalah karakter orang dengan pendirian dan tujuan yang tidak jelas.

Menghambat Masalah Papua ke PBB dan Progres dalam ULMWP:

Ada satu fenomena juga yang terjadi dalam perjuangan ini yaitu dimana ketika masalah West Papua menuju PBB, Octovianus Mote dan agen-agennya ini selalu melakukan penghambatan. Ada beberapa fakta yang terjadi, diantaranya:

1. Agustus 2017, Octovianus Mote membatalkan penyerahan petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa.
2. September 2017, Octovianus Mote mengirim surat ancaman ke Benny Wenda untuk mencabut petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua yang berhasil diserahkan kepada ketua Dekolonisasi PBB di New York, Amerika.
3. Desember 2020, Octovianus Mote diwawancarai oleh ipar-iparnya dari media Indonesia dan menyatakan menolak pengumuman Pemerintah Sementara oleh ULMWP.
4. Tahun 2022, mereka yang ada dalam satu agenda dialog Jakarta – Papua, kelompoknya Octovianus Mote berangkat ke Jenewa dan membatalkan rencana kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB yang didesak oleh 108 negara anggota PBB untuk investigasi masalah kemanusian di West Papua.
5. Maret 2023, kelompok yang sama juga melakukan perjalanan menyusul Benny Wenda dan delegasinya yang telah berhasil di Vanuatu dan Fiji, dimana disusul kelompok ini dengan maksud dan tujuan menggagalan keanggotan penuh West Papua di MSG dengan membawa hasil Pra-KTT ULMWP yang mereka buat di Sentani, dan mereka mem-promosi-kan dualisme untuk digunakan oleh Indonesia. Tujuan munculkan dualisme ini adalah batalkan ULMWP masuk full member MSG tahun ini.
6. Dan masih banyak hal lainnya yang mereka lakukan dalam tubuh ULMWP, termasuk membawa/meng-copy-paste Undang-Undang kolonial Indonesia No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, copy paste UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dua UU RI ini di copy paste untuk dipakai dalam Pemerintah Sementara. Ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa Papua yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kelompok ini.

Kepemimpinan:

ULMWP di masa kepemimpinan Mr. Octovianus Mote (2014 - 2017), semua kerja-kerja didukung oleh semua pihak, termasuk kami pun sangat mendukung, juga Tuan Benny Wenda mendukung ULMWP ketika Octo Mote pimpin, tetapi terbalik ketika Benny Wenda mulai memimpin sejak 2017, Octovianus Mote malahan mengundurkan diri dan menarik dukungannya, jadi kalo dibilang sukuisme, siapa yang sukuisme, kampung-isme, keluarga-isme, wilayah-isme? Selama Kepemimpinan Benny Wenda, sebagian aktivis dari suku Mee rata-rata semua menentang ULMWP dan Benny Wenda… sehingga bahasa-bahasa yang mereka edarkan melalui opini/gosip-gosip sana sini ini 90% mengandung penyesatan yang luar biasa.

Keberadaan mereka saat ini di luar, dan kemudian melawan ULMWP, berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kepemimpinan Benny Wenda bersama kabinetnya ini, prinsipnya mereka sesungguhnya TIDAK ADA YANG MEMECAT, TIDAK ADA YANG MENOLAK MEREKA, TIDAK ADA YANG MENGELUARKAN. Sama Sekali Tidak! Mereka sendiri yang memposisikan diri demikian lalu sekarang balik mengeluh ke ULMWP.

Sebelumnya setelah mereka menarik diri dari ULMWP, mereka bikin wacana bahwa (ULMWP SUDAH MATI, SEKARANG BANGUN PERSATUAN BARU). Di luar mereka membangun wacana dimana-mana tentang ini, opini sana-sini, gosip-gosip kiri-kanan semua prinsipnya menjelekkan ULMWP, menginjak-injak ULMWP, menganggap ULMWP seperti sampah.

Mereka membangun diskusi dimana-mana, semua tentang (Membangun Persatuan Baru karena ULMWP menurut mereka Sudah Mati).

Ini satu keanehan yang sedang terjadi. Tetapi tidak papa, mungkin karena menyangkut dengan apa yang sudah disinggung di atas bahwa ini menyangkut dengan strategi manuver kepentingan ambisi kekuasaan yang dimainkan oleh mereka untuk KEMBALI MEMAJUKAN Octovianus Mote seperti cerita Port Vila 2017 di atas –– sebab apa yang sedang terjadi saat ini, dilakukan oleh oknum-oknum yang sama juga. Hehehe… jadi pembacaan dini kita terkait hal ini seperti ditulis di atas itu tidak meleset. 100% sangat akurat.

PRP bikin surat:

Pada tahun 2022 Petisi Rakyat Papua (PRP) sudah pernah menyurat ke Unite Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Perihal: mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP.

Isu dari surat tersebut adalah mengancam ULMWP untuk mundur kembali ke organisasi koordinatif, dan jika tidak, mereka mengancam akan mencabut dukungan terhadap ULMWP. Ini adalah ancaman yang mereka lakukan seperti sebagaimana mereka mengancam juga melalui surat terbuka dipublikasi Suara Papua dan media-media lokal lain.

Baca juga: Kristian Griapon: Wacana ULMWP Kembali ke Wadah Koordinatif adalah Sebuah Langkah Mundur

Surat sebelumnya itu adalah indikasi awal bahwa, memang tujuan lahirnya Petisi Tolak Otsus itu sesungguhnya bukan untuk tujuan menolak Otsus ke Jakarta, tetapi ada tujuan terselubung untuk dijadikan alat manuver oknum-oknum tertentu ke ULMWP sebagaimana di dijelaskan di atas.

Jadi kepada rakyat West Papua yang melakukan tanda tangan tolak Otsus jangan berpikir bahwa tanda tangan anda itu benar-benar untuk tujuan tolak Otsus. Tanda tangan anda dipakai untuk bunuh ULMWP agar mundur ke belakang. Jadi bagi rakyat West Papua yang sudah tanda tangan jangan berpikir bahwa tanda tangan kalian akan digunakan untuk lawan Jakarta tolak Otsus. Di sini rakyat telah terjebak-habis.

ULMWP Dipimpin Benny Wenda, Edison Waromi, Buchtar Tabuni, Alm. Jonah Wenda dbilang Gagal?

Disebut ULMWP gagal, indikator yang mereka pakai apa? Ini harus mereka paparkan. Jangan hanya asal koar kosong begitu saja. Kemudian juga, jika mereka anggap gagal, kita juga balik bertanya, apa yang selama ini mereka buat? Apakah mereka sudah lakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dilakukan ULMWP? Jangan-jangan mereka tidak ada /alias Nol / tidak bikin apa-apa duduk /main tidur saja lalu bicara banyak di sini.

Kita bisa lihat progres yang dicapai ULMWP sejak 2018 hingga sekarang:

1. Tahun 2018, ULMWP bersama Pemerintah Republik Vanuatu menandatangai MoU kerja sama (hitam di atas putih) sebagai negara sponsor utama bagi perjuangan kemerdekaan West Papua dalam payung United Liberation Movement for West Papua.
2. Tahun 2018 juga, Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Ralph Regenvanu bersama ULMWP menghadiri pertemuan PIF di Nauru dan mempromosikan resolusi West Papua untuk diajukan ke PIF.
3. Tahun 2019, Vanuatu bersama ULMWP berhasil memenangkan resolusi West Papua dalam komunike PIF di Tuvanu dimana 18 negara termasuk New Zealand dan Australia dengan suara bulat nyatakan mendukung.
4. Pada tahun 2019 juga, petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua langsung kepada Ketua Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa bersama negara sponsor resmi Pemerintah Vanuatu.
5. April – Mei 2019, ULMWP melalui Departemen Pertahanan sukses memediasi militer West Papua melalui Kongres I menyatukan seluruh militer West Papua dalam satu nama “West Papua Army“, dan bekerja berkooordinasi.
6. Desember 2019, hasil komunike 18 negara Pasifik resmi diadopsi oleh negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ACP di Kenya, Afrika Timur sebagai resolusi ACP dimana 79 negara dengan suara bulat menyetujuinya.
7. Melihat semua perkembangan itu, ULMWP menggelar KTT-LB di Port Moresby Desember 2019 dan mulai meng-upgrade status menuju pemerintahan.
8. November 2020, Inggris menyatakan dukungan atas resolusi West Papua untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua.
9. Pada tahun 2020, ULMWP berhasil melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum perjuangan kemerdekaan bangsa Papua melalui Sidang Legislatif ULMWP yang berlangsug di Jayapura/Port Numbay, West Papua.
10. 1 Desember 2020, ULMWP mengumkan pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang (in waiting).
11. Februari 2021, Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua.
12. 1 Mei 2021, ULMWP mengumumkan pembentukan kabinet dan komando West Papua Army (Tentara West Papua).
13. 4 November 2021, ULMWP mengumkan Visi “Green State“ untuk Negara West Papua mendatang dalam KTT Iklim Global yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.
14. 1 Desember 2021, ULMWP mengumkan pembentukan pemerintahan sementara tingkat wilayah (7 wilayah pemerintahan) dan Perdana Menteri bersama West Papua council.
15. Februari 2022, Uni Eropa dorong Indonesia izinkan Komisaris Tinggi HAM PBB dan mendukung kunjungan PBB ke West Papua.
16. 2022, Parlemen Belanda menyetujui resolusi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.
17. Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri pertemuan dengan senat dan parlemen spanyol dan mengumumkan dukungan resmi untuk West Papua.
18. Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP megadakan hearing/dengar pendapat dengan Perlemen Kerajaan Belanda setelah Belanda mengeluarkan dukungan atas resolusi West Papua yang diajukan negara-negara Pasifik/ACP.
19. Presiden Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri COP27 di Mesir bersama Vanuatu dan bertemu utusan khusus PBB, dan menyerahkan VISI West Papua Green State Vision.
20. 1 Desember 2022, ULMWP mengumumkan paket lengkap Pemerintahan Sementara mulai dari Undang-Undang Dasar (UUDS), Pemerintah Sementara ULMWP, Pemerintah Sementara Wilayah, Visi negara West Papua (Green State Vision), Militer West Papua (West Papua Army), dan Kabinet Pemerintah lengkap.
21. Berhasil meloby pemerintah Fiji, dimana Fiji merupakan salah satu negara yang selama ini menjadi basis manuver politik Indonesia di wilayah Melanesia dan Pasifik itu telah berubah drastis seratus sembilan puluh drajat / 190°.

(DAN MASIH BANYAK LAGI LAINNYA YANG KAMI BELUM URAIKAN SEMUA DI SINI, BAIK DIPLOMASI TERBUKAN MAUPUN JUGA TERTUTUTP)

Kira-kira di atas ini semua menurut mereka sebuah kemunduran yang dilakukan ULMWP ka? Bagi mereka, ini semua adalah kegagalan ka?

Sekarang saya balik tanya tetapi juga saya minta pertanggung jawaban kalian, saudara Octovianus Mote dengan kompoknya yang selama ini banyak bacot bicaya banyak cerewt di luar itu untuk paparkan di sini tentang apa yang kalian lakukan selama ini dan pertanggung jawabkan kata-kata kalian yang mentakan ULMWP gagal mundur ke belakang dan sebagainya itu mohon dipaparkan di sini.

JIKA TIDAK, KALIAN DIAM!!!! SESUNGGUHNYA KALIAN ADALAH KELOMPOK BINAAN KOLONIAL YANG DI PASANG UNTUK MELAKUKAN PENGHAMBATAN (DELAY TACTIC) TERHADAPAT PERJUANGAN BANGSA PAPUA BERSAMA ULMWP!

Satu Jaringan dalam Satu Agenda (dialog):

Mereka yang ada dalam satu agenda yaitu agenda dialog seperti disebutkan di atas tidak hanya mereka, tetapi ada kelompok-kelompok lain juga yang sejalan dengan agenda (dialog) juga turut bermain di sini. Mulai dari jaringan LSM, oknum-oknum pemimpin agama, media-media lokal Papua dan kelompok moderat lain pun terlibat di lingkaran ini, tetapi mereka tidak nampak secara langsung di depan. Mereka mendorong agenda ini dengan perannya masing-masing dimana mereka bernaung.

Contoh kasus yang bisa kita lihat sekarang adalah: media-media lokal di Papua (seperti: Jubi dan Suara Papua), mereka ini juga terlibat dalam agenda yang sama [dialog Jakarta-Papua]. Jubi adalah salah satu pihak yang ada di balik Jaringan Damai Papua (JDP, inisiator agenda dialog). Siapa sesungguhnya JDP? Saya tidak akan bahas panjang di sini, tetapi JDP adalah jaringan inisiator dialog yang digagas oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), diprakarsai oleh Alm. Muridan dan Dr. Adriana Elisabeth, dimana Adriana Elisabeth saat ini adalah penasehat BIN kolonial Indonesia.

Bisa kita saksikan, media-media lokal ini alergi untuk memberitakan agenda-agenda/kegiatan/aktivitas ULMWP sekarang, apalagi memberitakan pasca progres kemajuan ULMWP sekarang. Mereka benar-benar alergi. Yang ada hanya mereka menerjemahkan berita-berita ULMWP yang terbit /ditulis oleh media-media internasional dengan Translate Google, tetapi siaran-siaran /rilis-rilis resmi yang dikeluarkan oleh ULMWP di dalam negeri [dikirim ke redaksi], 95% mereka tidak pernah publikasikan. Mengenai hal ini kami punya data yang cukup. Tidak hanya itu, jika ada berita yang sudah terlanjut dipublikasi pun mereka melakukan penghapusan, dan atau juga mereka me-redirect (mengalihkan) link, ini sudah sering terjadi.

Kemudian juga ada perbedaan besar pada media-media lokal ini, dimana ketika itu (tahun 2014-2017) ketika ULMWP dipimpin oleh Octovianus Mote, media-media ini rajin sekali memberitakannya [mereka benar-benar pasang badan dan meng-update real-time/tiap waktu]. Tetapi perubahan besar terjadi ketika ULMWP mulai dipimpin oleh Benny Wenda, yang ada mereka hanya menerjemahkan dengan bantuan google-translate dari sumber berita-berita ULMWP yang terbit di media-media internasional.

Jadi dalam contoh kasus media ini, kita bisa lihat bahwa terjadi filterisasi habis-habisan di sana. Kami sangat mengerti bahwa ini semua terjadi karena kembali ke tadi, yaitu perbedaan agenda (dialog dan referendum), tetapi juga kepentingan terselubung. [Apakah ini ada kaitannya dengan data BIN yang pernah bocor tahun 2015 dimana dalam data itu terdapat nama Victor Mambor sebagai salah satu target mereka? Bisa kita korelasikannya dengan perubahan-perubahan pada Jubi di tahun-tahun sebelumnya dan Jubi sekarang]. Ini hanya satu contoh kasus saja, belum yang lainnya.

Kita bisa lihat juga, dalam struktur redaksi media Suara Papua terdapat oknum pimpinnan gereja yang berpandangan sama dalam misi agenda dialog masuk di sana dan oknum lain.

Perjalanan ke Jenewa:

Terbaru, oknum-oknum tertentu dari ULMWP (MH, MT, DR), Dewan Gereja Papua (BG & DW) & MRP (TM, cs) yang ada dalam satu agenda dialog ini dibawa oleh Jakarta (NKRI) ke Jenewa untuk sebuah pertemuan jajakan dialog Jakarta-Papua.

Perjalanan ini tengah menggagalkan desakan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan membatalkan kunjungan itu sementara di tanah air sedang ada konsolidasi besar menyambut desakan 108 negara anggota PBB kunjungan Komisaris Tinggi PBB.

Baca ini: Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua

Perjalanan mereka ini benar-benar dimanfaatkan oleh kolonial Indonesia di Jakarta melalui Menkopolhukan Mamud MD dalam perjalanannya ke KT-HAM PBB dan Uni-Eropa dimana menteri kolonial ini menyampaikan bahwa [masalah HAM di Indonesia akan diselesaikan melalui dialog].

Perjalan oknum-oknum ini tengah menurunkan tensi tekanan iternasional kepada Inodnesia, sehingga sangat merugikan perjuangan bangsa Papua.

Perjalanan ke MSG:

Oknum-oknum yang sama dalam agenda dialog itu / tim Jeda Kemanusiaan ala Markus Halus cs itu pun lanjutkan perjalanan berangkat ke Melanesia menyusul perjalanan delegasi Presiden Benny Wenda dan tim lobby di Vanuatu dan Fiji.

Perjalanan Markus Haluk cs ini berlangsung sembari mereka yang ada dalam kelompok [agenda dialog ini] memproduksi opini liar di West Papua yang penuh dengan pembohongan besar dengan bahasa bahwa “ULMWP telah ajukan aplikasi baru di MSG, aplikasi baru di MSG adalah Pemerintah Sementara bukan ULMWP, aplikasi baru di MSG adalah Negara Sementara…… dan seterusnya″ – isu-isu ini menjadi bola liar yang berkembang di luar, diproduksi tanpa mengetahui kebenaran yang pasti di MSG. Mereka mengatakan, kali ini West Papua kembali akan gagal lagi menjadi anggota penuh di MSG karena aplikasi baru dan seterusnya…... kelompok ini telah bangun gosip-gosip yang luar biasa yang isi-nya 100% TIPU. Mereka membuat opini bermodal menduga-duga tanpa bukti [berdasarkan khayalan harian mereka].

Mereka pun mengutus rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs berangkat ke Melanesia. Sesampainya mereka di Vanuatu, ternyata tidak benar bahwa ada aplikasi baru yang diajukan di sana. Mereka telah mendapat salinan /foto-copy di sana bahwa aplikasi yang ada adalah aplikasi yang sudah diajukan ULMWP sebelumnya, dan tidak ada aplikasi baru di sana. Dari situlah terbukti jelas bahwa isu/gosip yang mereka produksi selama ini adalah 100% REKAYASA. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mendukung keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG. Jika mereka tidak mendukung, maka jelas terbaca mereka ini kelompok pengacau gerakan milisi yang dipasang oleh Indonesia.

Rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs ke Melanesia juga untuk tujuan dorong agenda KTT ULMWP untuk membatalkan UUDS dan Pemerintah Sementara ULMWP, tetapi Melanesia sarankan pikir dua kali dulu, lebih penting yang mana? MSG atau KTT-ULMWP? – keduanya membutuhkan kesiapan persiapan yang besar, tidak segampang dan semudah yang dipikirkan. Mereka juga menganjurkan bahwa berkaitan dengan urusan internal rumah tangga kalian dapat diselesaikan setelah memperoleh keanggotaan penuh di MSG.

Akhirnya mereka pun satu-persatu kembali ke West Papua.

Octovianus Mote adalah “DALANG UTAMA“ dibalik semua ini:

Salah satu oknum anggota ULMWP dari kelompok ini telah mengaku bahwa mereka dibisik/DIHASUT oleh Octovianus Mote tentang isu aplikasi baru dan kepemimpinan ULMWP dibawah Benny Wenda, Rev. Edison Waromi dan Buchtar Tabuni telah gagal, sehingga segera gelar KTT ULMWP untuk ganti mereka semua dan keluarkan dari ULMWP.

Octovianus Mote membisik salah satu pejabat ULMWP Rex Rumakiek bahwasanya mengajak dirinya untuk maju bersama memimpin ULMWP menggantikan Benny Wenda, Edison Waromi dan Buchtar Tabuni karena mereka dianggap gagal.

Jadi Octovianus Mote sedang berperan aktif SEBAGAI IBLIS BESAR di balik semua ini.

New Guinea Land, 29 April 2023

Erik Walela

Penulis adalah pejuang kemerdekaan West Papua.

Sumber postingan: FB Erik