 |
| Elon Musk (Foto: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI) |
Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menawarkan Pulau Biak di Papua, kepada CEO Tesla, Elon Musk agar dimanfaatkan sebagai landasan peluncuran roket SpaceX.Penawaran itu bermula dari perbincangan Presiden Jokowi dengan Elon Musk melalui telepon pada 11 Desember 2020. Saat itu, Presiden Jokowi dan Elon Musk membahas peluang investasi Tesla di Indonesia.
Musk belum berkomitmen untuk menyepakati atau mengomentarinya secara terbuka. Namun, kemungkinan keterlibatannya telah memicu kesibukan pejabat-pejabat Biak untuk mempromosikan lokasi tersebut, serta penolakan dari masyarakat adat pulau itu.
Seperti diberitakan media ternama Amerika Serikat, The New York Times, Rabu (17/11/2021), para pemimpin suku Biak mengatakan membangun pelabuhan antariksa di tempat itu berarti menebang pohon di hutan lindung, mengganggu habitat burung yang terancam punah, dan mengusir salah satu suku di Biak, Abrauw yang telah menghuni pulau itu selama 15 generasi.
"Posisi masyarakat adat jelas: kami menolak rencana itu," kata Apolos Sroyer, Ketua Dewan Adat Biak, sebuah majelis kepala-kepala suku.
"Kami tidak ingin kehilangan pertanian kami karena pelabuhan antariksa ini. Kami tidak makan satelit. Kami makan talas, dan ikan dari laut. Itu adalah cara hidup kami dari generasi ke generasi. Beri tahu Elon Musk bahwa itulah pendirian kami," cetusnya.
Suku Abrauw yang menyusut, salah satu dari 360 suku di Biak, kini memiliki sekitar 90 anggota. Sebagian besar tinggal di desa Warbon, di sisi timur laut pulau itu, sekitar satu setengah mil dari lokasi pelabuhan antariksa yang diusulkan.
Sebelumnya pada bulan September, Jokowi memperkuat program luar angkasa dengan meningkatkan anggarannya dua puluh kali lipat dan menempatkannya di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baru, yang melapor langsung kepadanya.
Laksana Tri Handoko, ketua badan tersebut, yang secara mengunjungi Biak bulan lalu, mengatakan bahwa pulau itu tetap menjadi pilihan yang layak, tetapi membangun pelabuhan antariksa besar akan membutuhkan lahan 10 kali lebih banyak. Dikatakannya, kontroversi atas situs Biak bisa mendorong dia untuk memilih lokasi alternatif, seperti Pulau Morotai, sekitar 550 mil barat laut Biak.
Faktor kunci, katanya, adalah memastikan pemerintah memiliki hak yang "jelas dan bersih" atas tanah tersebut. "Biak bukan satu-satunya tempat," katanya. "Kami memiliki banyak pilihan," tandasnya.
